‘’Karena
banyak kapal yang tidak melaut, otomatis produksi ikan dan lelang
menurun,’’ tutur Manajer TPI Karangsong, Rusmadi, kepada Wartawan, Selasa
(18/2).
Rusmadi menyebutkan, dalam kondisi normal, nilai
transaksi lelang ikan di TPI Karangsong mencapai rata-rata Rp 1 miliar
per hari. Namun sejak subsidi solar dicabut hampir sebulan yang lalu,
nilai transaki itu turun sekitar 30 persen.
Ketua Koperasi
Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Karangsong, Kecamatan/Kabupaten
Indramayu, Ono Surono, menyatakan, sejak 25 hari lalu, telah ada sekitar
100 kapal diatas 30 GT yang tidak melaut. Pasalnya, para pemilik kapal
keberatan dengan mahalnya harga solar.
Ono menilai, pencabutan
subsidi BBM bagi kapal sangat menyengsarakan nelayan. Apalagi, keputusan
itupun dilakukan pada saat yang tidak tepat. Pasalnya, nelayan sedang
dalam kondisi paceklik akibat gelombang tinggi dan cuaca buruk di laut.
‘’Banyak kapal yang menganggur karena pemilik kapal dan para anak buah
kapalnya (ABK) khawatir pendapatan dari hasil melaut tidak mampu menutup
biaya produksi,’’ kata Ono.
Salah seorang pemilik kapal, Robani
Hendra Permana, menerangkan, keperluan BBM menghabiskan 60 – 70 persen
perbekalan modal saat melaut. Jika subsidi BBM dicabut, maka kebutuhan
BBM akan memakan porsi 85 – 90 persen dari total perbekalan.
Selain
itu, lanjut Robani, dengan skema usaha bagi hasil antara pemilik kapal
dengan nelayan/anak buah kapal (ABK), maka pendapatan kedua belah pihak
akan berkurang. Apalagi, saat ini pendapatan kapal sudah diambang batas
antara modal dan keuntungan. ‘’Lama kelamaan usaha kami akan bangkrut,’’
tutur Robani.
Tak hanya itu, lanjut Robani, kondisi tersebut
juga telah menciptakan pengangguran di kalangan nelayan. Dia
menyebutkan, untuk kapal berbobot 30 GT, biasanya memiliki 11 orang ABK.
Sedangkan kapal berbobot diatas 50 GT, memiliki ABK 13 orang.
Seperti
diketahui, pemerintah melalui BPH Migas membuat keputusan mencabut
subsidi BBM jenis solar bagi kapal nelayan yang berukuran diatas 30 GT.
Keputusan itupun langsung mendapat penolakan dari nelayan, terutama dari
pantura Jabar dan Jateng. Mereka pun berunjuk rasa ke Jakarta pada 5
Februari lalu.(rol)
