Diapun meminta para petani untuk ikut mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi dengan benar, dan mengimbau kepada kios pengecer agar menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
“Petani harus ikut mengawasi. Kalau ada pengecer maupun kios pupuk yang menjual di atas HET, segera laporkan. Pasti akan dikenakan sanksi,” tegas dia saat acara peresmian kantor BPP Haurgeulis, Kamis (12/6).
Sejatinya petani di Indramayu tidak perlu khawatir bakal kekurangan pupuk bersubsidi. Sebab pengadaan untuk masing-masing daerah telah mendapatkan jaminan dari pemerintah.
Kuota distribusinya juga berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan sesuai kebutuhan areal pertanian yang ada. Hal itu dilakukan untuk menghindari penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
Namun faktanya, di lapangan penyaluran pupuk bersubsidi masih rawan penyelewengan. Selain karena kurang pengawasan, juga disebabkan lemahnya daya tawar dari para petani yang mau saja membeli pupuk bersubsidi di atas HET lantaran khawatir tidak kebagian.
“Petaninya harus kompak dan bersatu. Harus tanya kalau ada kios yang jual di atas HET. Peran serta masyarakat dan pihak berwenang juga dibutuhkan agar penyaluran pupuk bersubsidi efesien dan tanpa penyimpangan,” kata dia.
Kekompakan petani juga dibutuhkan dalam melakukan pola tanam jajar legowo (jarwo), yang terbukti mampu meningkatkan produksi hasil panen 10-25 persen per hektare. Termasuk mulai menggunakan pupuk organik dan tidak tergantung pada pupuk kimia. (kho)
loading...
»Share or Like News:
Awasi Distribusi Pupuk Bersubsidi
