Kepala DBMP Karawang, Acep Jamhuri mengatakan, pembangunan bigwater sebagai penahan gelombang abrasi dipastikan akan menelan biaya tinggi.
Namun demikian, Pemkab Karawang menyadari jika abrasi dibiarkan terjadi, akan banyak rumah warga yang hancur diterjang gelombang laut pasang.
Oleh karena itu, lanjut Acep, pemkab sedang menyusun rencana penanganan abrasi tersebut. “Bigwater rencananya akan dibangun sepanjang 8 kilometer. Biaya yang dibutuhkan cukup tinggi, sekitar Rp 10 miliar," kata Acep, Jumat (29/8).
Dikatakan juga, saat ini pihaknya baru bisa membangun sepanjang 3 kilometer. Setelah DED selesai, pihaknya akan mengusulkan ke Dinas Pengelola Sumber Daya Alam (PSDA) Provinsi Jawa Barat, untuk dikaji lebih lanjut.
“Jadi penanganan abrasi tidak bisa serta merta dilakukan. Selain membutuhkan biaya tinggi, hal ini juga harus dilakukan dengan perencanaan yang matang,” jelasnya.
Menurut Acep, abrasi atau erosi akibat gerusan air laut merupakan peristiwa alam yang tidak mudah ditanggulangi. “Penahan gelombang cepat hancur. Terkadang saat satu sisi dibangun, sisi lainnya sudah hancur lagi. Kami pun tidak bisa memprediksi secara tepat terkait abrasi tersebut,” ujanrnya.
Acep mengajak pihak terkait untuk duduk bersama membahas permasalahan abrasi tersebut, Sebab, permasalahan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab DBMP, melainkan ada pihak lain yang harus turut serta membenahinya, seperti Badan Pengelola lingkungan Hidup (BPLH) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
“Selain pembangunan turap penahan gelombang tersebut, penanaman mangrove juga sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Untuk itu, BPLH pun harus turut berperan. Mungkin seharusnya di sekitar itu jangan dibikin tambak, akan tetapi ditanami mangrove,” papar Acep.
Dikatakannya, DKP harus melakukan kajian mengenai wilayah yang boleh dijadikan tambak dan yang tidak diperbolehkan. “Ya tentu harus dikaji, lantaran seperti diketahui oleh umum bahwa sebagian besar warga mengandalkan usaha pertambakan sebagai sentra perekonomian,” ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah perkampungan di Desa Cemarajaya dan Mekarjaya Kecamatan Cibuaya terancam tenggelam akibat tergerus abrasi. Bahkan sejumlah warga terpaksa mengungsi akibat rumahnya hancur diterjang abrasi.
Menurut aktivis lingkungan setempat, Wanasuki, setiap tahun 10 meter daratan yang sebelumnya berada di bibir pantai, berupah menjadi lautan. Sementara, janji pemerintah untuk membangun turap dan alat pemecah gelombang tak kunjung direalisasikan.
“Turap penahan gelombang dari karung pasir dan bambu yang kami bangun secara swadaya tak mampu lagi menahan tingginya gelombang. Kami menagih janji pemkab untuk membangun fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) sebagai ganti rugi bagi warga korban abrasi,” ujar Wanasuki, Humas Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (KKPMP), baru-baru ini. , (PRLM).
loading...
»Share or Like News:
Pemkab Karawang Susun DED Atasi Abrasi Pantai
