Pemerintah Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

Kepedulian pemerintah  dalam membantu peningkatan  kesejahteraan nelayan kian menunjukkan hasil nyata. Meningkatnya kesejahteraan nelayan karena ditopang oleh salah satu program strategis yakni program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN).

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat basis data nelayan berupa pemetaan data rinci (by name by address) sehingga bantuan bagi nelayan menjadi tepat sasaran serta pemantauan (monitoring) dapat dilakukan secara efektif.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo mengatakan bahwa informasi mengenai berbagai profil dan karakteristik rumah tangga miskin menurut sektor/sub sektor sangat dibutuhkan. Hal tersebut disebabkan  pengentasan dan penanggulangan kemiskinan bisa berbeda antar wilayah , sektor maupun kelompok dan penduduk.

Dalam mendata jumlah masyarakat kurang mampu yang ada di Indonesia,  Kementerian Kelautan dan Perikanan  telah memperkuat sinergi dengan antara lembaga (KL) serta pemerintah daerah (Pemda). Sedangkan kegiatan di lokasi Program PKN dikelompokkan menjadi tiga kelompok sasaran, yaitu bantuan untuk  individu, kelompok dan penguatan sarana prasarana PP/PPI. Hal itu dilakukan agar program pro nelayan ini dapat efektif dan tepat sasaran.

Program ini secara konsisten terus menyisir 816 pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan (PP/PPI).  Tercatat sepanjang tahun 2011 telah dikembangkan 100 unit PP/PPI. Kemudian pada tahun 2012 terdata sebanyak 400 unit PP/PPI yang terdiri dari 1.426 desa dengan 112.037 rumah tangga nelayan tak mampu telah dijangkau program ini. Sedangkan  di  tahun 2013 tercatat sebanyak 200 unit PP/PPI dan di tahun 2014 sebanyak 116 unit PP/PPI pun tak luput dari sentuhan program PKN.

Sejak digulirkannya program PKN di tahun 2011, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil merealisasikan berbagai capaian positif dalam penguatan sarana dan prasarana di PP/PPI. Semisalnya, telah dibangunnya pabrik es sebanyak 60 unit, lalu diikuti dengan berdirinya cold storage sebanyak 30 unit dan 

solar

packed dealer nelayan (SPDN) sebanyak 96 unit.

Dalam evaluasi pelaksanaan Program PKN tahun ini tercapai empat kesepakatan yang akan ditindaklanjuti dalam percepatan pelaksanaan program PKN. Pertama adalah penetapan PP/PPI sebagai lokasi program PKN perlu dilakukan melalui studi masterplan sehingga kegiatan lintas sektor dapat diintegrasikan.

Kedua yaitu mengkaji ulang jumlah PP/PPI lokasi program PKN dengan pendekatan cluster kawasan dan pembangunan infrastruktur/hubport. Ketiga terkait dengan penguatan peran pemerintah antara lain keterpaduan kegiatan yang bersumber dari APBD. Keempat yaitu menyusun pedoman teknis pelaksanaan program PKN oleh secretariat Pokja Pusat.

Untuk meningkatkan jiwa wirausaha dan pendapatan nelayan program tersebut memiliki delapan kegiatan. Kedelapan kegiatan yang telah dan akan terus dilaksanakan antara lain pembuatan rumah murah, pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan, skema UMK dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembangunan SPBU solar, pembangunan cold storage, angkutan murah, fasilitas sekolah/puskesmas, dan fasilitas bank rakyat.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan terus memacu program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SeHat). Tercatat sejak digencarkannya bantuan bagi para pelaku utama perikanan capaian realisasi SeHAT menunjukkan tren positif dengan dijangkaunya nelayan tangkap dan pembudidaya yang dibekali oleh 37.085 bidang tanah. Kementerian Kelautan dan Perikanan pun menyatakan optimismenya bahwa di tahun 2014 ini sebanyak 20 ribu bidang tanah akan dapat dinikmati para pelaku utama perikanan.

Program PKN yang melibatkan 11 kementerian dan lembaga itu juga telah menyalurkan bantuan kapal kepada nelayan tak mampu. Hal ini sebagai langkah percepatan pengembangan sub sektor perikanan tangkap. Bantuan tersebut berupa penyediaan kapal penangkapan ikan dengan ukuran 10 grosston (GT), 15 GT dan 30 GT. Lebih rinci, sepanjang tahun 2011-2013 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyalurkan 535 unit kapal berbagai ukuran tersebut. Hingga tahun 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menyalurkan bantuan kapal dengan berbagai tonase tersebut sebanyak 656 unit kapal.

Selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan hingga tahun 2014 ini para pelaku usaha perikanan akan mendapatkan bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan tangkap bagi 4.641 kelompok usaha bersama. Bantuan PUMP pengolahan untuk 1984 kelompok Pengolah & Pemasar dan tak luput sebanyak 1500 kelompok pembudidaya ikan dan 3.356 kelompok usaha garam turut mendapatkan bantuan segar.

Terkait fasilitas program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyalurkan sebanyak 600 unit konverter kit kepada para pelaku perikanan. Langkah strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan ini bak menjadi oase di tengah menipisnya stok BBM nasional.

Hal tersebut diadasari BBM selama ini merupakan komponen terbesar bagi nelayan, yaitu 60 persen dari biaya operasional kapal untuk sekali pergi melaut. Tujuan akhir dari keseluruhan bantuan tersebut agar nelayan selalu berpendapatan sehingga  mampu meminimalisir nelayan yang paceklik pendapatan dalam selang waktu tertentu.

loading...

»Share or Like News: Pemerintah Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan