Menurut Susi, menggenjot PNBP dilakukan dengan memperketat izin penangkapan hasil laut di Indonesia. Pasalnya, selama ini pemberian izin dianggap terlalu mudah.
“Kita bisa melakukan hal yang sama dengan Pemerintah Austaralia yang membanderol izin menangkap lobster yang mencapai US$1 juta atau senilai Rp11 miliar,” ujar Susi dalam pertemuan MKP dengan para Pemimpin Redaksi (Pemred) media nasional di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (7/10/2014).
Kendati demikian, lanjut Susi, pengetatan izin tersebut tidak selamanya diberlakukan, karena Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan kembali mengeluarkan izin dengan syarat, pengusaha berani membayar mahal kepada negara. Pasalnya, saat ini untuk perizinan penangkapan kapal ikan, pemilik kapal 30 GT hanya membayar kurang lebih Rp60 juta hingga Rp70 juta per tahun.
“Saya akan menerbitkan izin untuk seratus kapal. Tapi jika pemilik kapal yang diberikan izin berani membayar mahal kepada negara, kami juga akan menggelar lelang. Siapa yang berani bayar mahal, bisa dapat izinnya,” kata Susi.
Selain izin kapal, MKP akan memproses perubahan aturan tentang bongkar muat di tengah laut. Karena, banyak kapal asing penangkap ikan kerap mengangkut ikan dan mengalihkan muatan di tengah laut serta melabuhkannya langsung ke sejumlah negara lain, seperti Thailand dan Tiongkok.(SONGFM/JMOL)
loading...
»Share or Like News:
MKP Susi: 2015, PNBP Sektor Kelautan Naik 508 Persen
