Ilustrasi : Aksi Nelayan Protes Kebijakan
Marthin Hadiwinata, Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, menyatakan penguasaan wilayah laut untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, belum terwujud dalam perjalanan Poros Maritim selama hampir 2,5 tahun tersebut. Dia menuturkan pelbagai kebijakan justru menyingkirkan nelayan.
Oleh karena itu, pihaknya dengan sejumlah organisasi nelayan akan melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan pelbagai persoalan tersebut. “Pembangunan dan masuknya investor di wilayah pesisir seringkali menyingkirkan masyarakat,” kata Marthin dalam keterangannya, Kamis (6/4).
Aksi unjuk rasa itu dimulai dari depan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di kawasan Gambir, Jakarta Pusat hingga ke Istana Negara, Medan Merdeka Utara. Demo akan dimulai pada pukul 10.00 WIB.
Keberpihakan Kebijakan
Sementara itu, Parid Ridwanuddin dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), menegaskan ada persoalan terhadap akses ruang tata kelola laut bagi masyarakat pesisir.
Masalah lainnya, sambung dia, juga adalah keberpihakan kebijakan terkait produksi perikanan maupun hak masyarakat pesisir.
“Terjadinya perampasan ruang laut seperti kasus reklamasi, pertambangan dan privatisasi pulau kecil menjadi hal yang perlu dipertanyakan,” kata Parid.
Diketahui, Presiden Jokowi menempatkan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia sejak dia menjabat pada Oktober 2014 lalu. Ini adalah upaya untuk menggabungkan pertumbuhan ekonomi di sektor maritim dan keamanan sekaligus.
Pelbagai proyek berkaitan dengan laut pun masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional.
Ada pengembangan pelabuhan internasional Kuala Tanjung di Sumatera Utara; pengembangan pelabuhan internasional di Bitung, Sulawesi Utara; pembangunan pelabuhan Jawa Barat; pembangunan pelabuhan Sorong, Papua Barat; hingga pembangunan Pelabuhan Baru Makassar, Sulawesi Selatan. (asa)
Sumber : CNN Indonesia
loading...
»Share or Like News:
Nelayan Gelar Demo ke Istana, Protes Poros Maritim
