“Seharusnya kebijakan sektor Kelautan dan Perikanan dapat membantu daerah itu lebih maju. Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu penenggelaman kapal asing, seharusnya diikuti evaluasi kebijakan dan analisa dampak terhadap tujuan dibuatnya kebijakan tersebut” kata Donny kepada Suara Merdeka, siang ini.
Menurut Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) dan Universitas Indonesia tersebut, kebijakan menenggelamkan kapal ikan asing harus dapat dibuktikan dengan manfaat dan hasil nyata peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Donny menyarankan agar jangan hanya kebijakan yang bersifat larangan saja, namun juga perlu dibuat kebijakan, seperti penentuan wilayah kerja atau zonasi, yang mana Pemerintah harus terlebih dahulu melakukan mapping atau pemetaan daerah potensi sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh wilayah Indonesia. Sumber daya tersebut termasuk produk-produk lain selain ikan, misalnya rumput laut.
“Jadi jangan hanya larangan cantrang dan transhipment saja yang menonjol. Ikan adalah sumber daya milik bersama, sehingga apabila peluang untuk menangkap ikan di laut menurun, tidak ada yang memberi kompensasi atas kerugian nelayan. Seharusnya intervensi dari Pemerintah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan semua pihak, terutama masyarakat nelayan. Dengan adanya larangan-larangan itu berarti kini tersedia banyak ikan. What next ?Menurut saya ini perlu diikuti oleh kebijakan lain seperti perikanan budidaya, perikanan tangkap, wilayah kerja atau zonasi. Juga perlu kemudahan pembiayaan ke kelompok nelayan kecil menengah dan besar,” kata pria asal Semarang tersebut.
Disamping itu, inisiatif dapat dilakukan oleh Pemda dengan melibatkan para Stakeholder, seperti Kadinda, Asosiasi, Koperasi, Kelompok Nelayan untuk mendapatkan solusi yang tepat sasaran dan ujungnya mensejahterahkan masyarakat nelayan itu sendiri. Donny optimistis, bahwa bila langkah-langkah tersebut dilakukan, maka Jawa Tengah dapat menjadi contoh daerah lain untuk mengolah hasil kekayaan sumber daya Kelautan dan Perikanan yang mensejahterahkan masyarakatnya terutama masyarakat nelayannya, yang selama ini masih terpinggirkan.
Sumber : suaramerdeka.com
loading...
»Share or Like News:
Belum Sejahterakan Nelayan, Kebijakan KKP Harus Dievaluasi
