Hal itu diungkapkan oleh pengamat pertahanan, Connie Rahakundini Bakri, dalam Simposium Maritim bertajuk ‘Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, dari Negara Kepulauan menuju Negara Maritim’ di Ball Room Dwiwarna Purwa, Gedung Lemhannas, Kamis (9/10/2014).
“Anggaran pertahanan 1,5 persen masih jauh dari cukup untuk membentuk Poros Maritim. Pemerintah yang mampu membangun pertahanan maritim maka akan menurunkan pelanggaran maritim,” ujar Connie.
Menurutnya, dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia dengan ditopang letak geografis mampu menjadikan Indonesia sebagai barometer dan kunci stabilitas kawasan.
“Perlu diingat bahwa air menjadi sumber ekonomi dan militer yang sangat strategis. Jadi, pemerintahan baru harus berpikir yang tadinya kita selalu bicara memperhitungkan anggaran pertahanan dari besaran GDP. Ke depan tidak harus begitu,” tandasnya.
Lebih lanjut, wanita lulusan Unversitas Indonesia ini juga menegaskan perlunya perubahan paradigma dari Defense by Prosperity menjadi Defense for Prosperity.
“Jadi, dengan pertahanan yang kuat, justru kita memperkuat ekonomi,” pungkasnya.
Tidak lupa, dalam pemaparannya, Connie mendasarkan pemikirannya dari sejarah. Dengan adanya Sriwijaya, Majapahit, dan Demak di masa Pati Unus mampu membangun pertahanan yang baik maka akan tercapai kemakmuran untuk rakyatnya.
Faktor utama dari perjalanan itu adalah adanya kepemimpinan yang baik. Connie melihat Nawacipta Jokowi sudah menunjukkan awareness untuk menjalankan politik bebas aktif dengan menjadikan laut sebagai sumber kompetensi.
“Kalau kita melihat Poros Maritim Dunia maka perairan kawasan Asia Tenggara akan selalu dipandang penting bagi negara-negara di dunia dan ini menjadi sumber kompetensi jalur laut, dan beliau sudah paham powerfull defence, walaupun belum bicara sampai dengan perlunya kapal induk, tapi beliau sudah berpikirnya terlebih dahulu dengan drone,” tambahnya.
Rencana pembelian drone seharga satuan Rp4,3 triliun dengan jumlah 3 unit yang mencapai Rp13 triliun dinilai oleh Connie sangat tepat karena akan menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp300 triliun dari pencurian ikan dan sumberdaya alam.
Turut hadir sebagai pembicara dalam simposium tersebut antara lain Kasal Laksamana TNI Marsetio, pakar hukum laut Chandra Motik, pengamat pertahanan maritim Laksda (Purn) Robert Mangindaan, Carmelita Hartoto (INSA), Eddy K. Logam (Iperindo), dan pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Acara itu diselenggarakan oleh Ikatan Alumni UI (ILUNI) dan Lemhannas RI.
loading...
»Share or Like News:
Connie Rahakundini: Anggaran Pertahanan Minim, Sulit Wujudkan Poros Maritim
