"Dinas teknis yang diserahi untuk mengurusi hal ini adalah Bappeda dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) namun SK yang diterbitkan oleh bupati masih akan ditindak lanjuti oleh tim-tim teknis untuk mekanisme penagihan," kata Kepala Subbagian Perencanaan BPPTPM, Dian Mardiana saat ditemui di kantornya, Jalan Slamet Riyadi, Cianjur, Kamis (10/7/2014).
Dian mengatakan sebenarnya para pengembang ini bukannya tidak mau menyerahkan namun Pemkab Cianjur yang belum membuat peraturan teknis mengenai penyerahan fasos fasum. Dengan dikeluarkannya SK bupati tersebut maka mekanismenya akan lebih jelas.
"Langkah pertama yang saat ini kami lakukan adalah melakukan inventarisasi perumahan. Dan pengembang besar yang luas lahan perumahannya lebih dari 1 hektare ada 13 perusahaan sedangkan yang kurang dari itu masih kami lakukan proses inventarisasi namun perkiraannya 30 hingga 50 pengembang perumahan sedang dan kecil," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD, Rudi Syachdiar mengatakan, menyediakan lahan fasos fasum merupakan kewajiban dari pihak pengembang perumahan. Begitupun dengan menyediakan lahan untuk tempat pemakaman umum karena aturan terkait soal itu sudah ada dan masih diberlakukan.
“Pihak pengembang wajib menyediakan fasos fasum.Tidak hanya soal lahan TPU tapi fasilitas lainnyapun harus dipenuhi seperti, fasilitas ibadah dan PJU. Perda-nya sudah ada, jadi sudah jelas, kalau ada yang tidak mengindahkan tinggal penegak hukum perdalah menertibkan,” ujarnya.//Rcc
loading...
»Share or Like News:
Pemkab Bentuk Tim Penagih Fasos Fasum
