Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Dalam mengatakan, meski setiap tahunnya anggaran Kabupaten Indramayu mengalami kenaikan signifikan. Namun belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
Dia mencontohkan belanja daerah RAPBD 2015, dimana terdapat kesenjangan yang lebar antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung. Alokasi belanja tidak langsung dalam belanja daerah berjumlah Rp 1,6 triliun, sedangkan belanja langsung berjumlah Rp 921,3 miliar.
Untuk belanja tidak langsung, rinciannya terdiri dari belanja pegawai Rp 1,33 triliun, belanja hibah Rp 67,9 miliar, belanja bagi hasil Rp 8,9 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 1 miliar.
Sementara rincian untuk belanja langsung tersebar kepada SKPD, dimana nilai tertinggi ada di Dinas Bina Marga sebesar Rp 220,7 miliar, kemudian Dinas Kesehatan Rp 162 milar.
"Sebenarnya, bila kita melihat lebih detail lagi di rancangan belanja langsung itu, alokasi untuk setiap dinas akan banyak teralokasi lagi untuk biaya operasional pegawai. Biaya riil untuk program yang bersangkutan mungkin akan lebih kecil lagi," ujarnya, Selasa (28/10/2014).
Dengan adanya kondisi tersebut, dia beranggapan, perlu ada pengetatan dalam seleksi PNS di Kabupaten Indramayu. Jangan sampai jumlah PNS yang banyak tidak sebanding dengan output pekerjaan yang seharusnya bisa dihasilkan.
Menurutnya, anggaran yang selalu bertambah tiap tahunnya tidak terlepas dari besaran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang terdapat di dalamnya. Dana seperti itu memiliki rumus tersendiri yang diolah berdasarkan jumlah PNS dan luas wilayah sebuah daerah.
"Pemkab biasanya ingin mempertahankan jumlah PNS atau bahkan menambahnya agar jumlah DAU dari pusat tetap besar. Tetapi yang banyak terjadi adalah rasio jumlah PNS yang terlalu banyak dengan pekerjaan yang seharusnya dilakukan," ujar dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kabupaten Indramayu, Sutatang menilai, aspek penganggaran untuk bidang pertanian dari pemerintah masih dirasakan kecil.
Hal tersebut kerap membuat pihaknya melakukan upaya secara swadaya terkait persoalan pertanian, seperti membuat saluran air tersier, atau pembangunan jembatan.
"Mungkin karena memang anggarannya kecil atau bagaimana. Saya juga kurang mengerti. Tetapi, seringkali anggota-anggota kami di kecamatan melakukan upaya swadaya bila terdapat persoalan-persoalan pertanian," tuturnya.
Dia mengharapkan, alokasi anggaran untuk bidang-bidang pertanian bisa lebih dimaksimalkan. Terlebih bila mengingat selama ini sektor pertanian di Indramayu tergolong besar setelah sektor perdagangan. , (PRLM).
loading...
»Share or Like News:
Anggaran Kab. Indramayu Belum Berpihak kepada Warga Indramayu
