Pembongkaran Warem di Indramayu Dinilai Berdasar Kebijakan “Latah”

INDRAMAYU - Lemahnya perencanaan dari langkah yang dilakukan pemerintah daerah (pemda), dalam penertiban dan pembongkaran warung remang-remang (warem) serta bangunan liar (bangli) di beberapa titik di Kabupaten Indramayu, dianggap merupakan sebuah kebijakan yang latah.

Anggapan tersebut muncul akibat lemahnya perencanaan dan penanganan, atas konsekuensi dari kegiatan pembongkaran ratusan warem dan bangli tersebut.
Hal itu seperti terungkap dalam Laporan kegiatan reses Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, masa persidangan dua tahun 2016, yang dibacakan oleh Liyana Listia Dewi, beberapa waktu lalu.

Dalam laporan tersebut terungkap bahwa pembongkaran warem dan bangli merupakan kegiatan yang latah dan tanpa adanya perencanaan yang matang. Baik dari segi sosial mapun dari sisi ekonomi. Sebagai bukti hal tersebut, yakni setelah kegiatan pembongkaran, tidak ada tindak lanjut sebagai langkah pemda dalam melakukan pembenahan bekas lokasi warem dan bangli.

Dari pantauan di lokasi tersebut, saat ini kembali muncul gubuk-gubuk atau warem serta bangli baru pada lokasi bekas pembongkaran. Malah puing-puing tersebut dibiarkan tanpa ada pembenahan oleh pihak manapun, jelas menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang mata.

Seperti juga yang dikatakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, H Rohman, bahwa apa yang dilakukan oleh pemda, dengan menggusur warem atau bangli tersebut, benar-benar harus terprogram dan terencana dengan baik. Bukan hanya berdasar spontanitas dan hanya ikut-ikutan.

“Kegiatannya sih bagus, tapi kalau tidak terencana dengan baik yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih besar,” ungkapnya. (Cirebontrust.com)

Baca berita selengkapnya KLIK DISINI

loading...

»Share or Like News: Pembongkaran Warem di Indramayu Dinilai Berdasar Kebijakan “Latah”