Home
»
Posts filed under
Ekonomi
Salah satu warga setempat Dedi (40), mempertanyakan proyek tersebut. siapa pemborong atau pelaksana proyek hotmix yang telah dikerjakan yang panjangnya sekira 400 meter lebih tersebut, terlebih dilokasi pekerjaan tidak ada papan proyek sehingga warga lain pun juga mempertanyakannya.
“Siapa pelaksananya, berapa anggarannya dan kapan pelaksanaannya. Tetapi tau-tau ada penggalian kemudian ditambal lalu di hotmix dengan waktu relatif singkat, " tanya Dedi. Minggu (23/7/2017).
Dikatakan Dedi. Pada umumnya, setiap proyek dipastikan memasang plang atau papan nama proyek sebagaimana yang sudah diatur. Namun proyek pekerjaan hotmix di jalan Pahlawan, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu berbeda.
Diterangkannya, awal kegiatan pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu pekerjaan penggalian di sejumlah ruas jalan yang dianggap rusak. Beberapa hari kemudian dilakukan penambalan dengan semen (beton cor) dari mobil truk mixer, dan setelahnya dianggap kering dilakukan pengaspalan jalan menggunakan hotmix.
" Pada saat pelaksanaan debu kemana-mana karena ada pembersihan lokasi menggunakan spray pada jalan yang mau di aspal tersebut. Kami yang rumahnya dekat jalan raya tentu terkena imbasnya 'ngebul', berdebu dan yang saya takutkan menjadi penyakit pernapasan. Karena debu itu kami harus mengadu ke siapa, sedangkan pelaksana proyek saja tidak diketahui, " keluhnya.
Perihal yang sama juga dikatakan Agus Sugianto (28) ketika disinggung masalah papan nama proyek. Menurutnya, perusahaan harus memasangkan papan proyek wajib dua di awal pekerjaan atau titik nol dan patok stasiun KM yang merupakan penanda jarak.
" Dalam papan proyek harus dicantumkan identitas, nama perusahaan, nilai anggaran, masa pengerjaan, sumber anggaran, apakah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau APBN,” rinci Agus.**(red)
Redaksi 10:59:00 NJW Magz Bandung Indonesia
Warga Pertanyakan Proyek Aspal Hotmix Jalan Pahlawan Indramayu
Posted by
RADIO SONG FM INDRAMAYU
Updated at:
10:59:00
Sebagai bentuk kepedulian tersebut, DWP membuka stan pasar murah yang berlangsung di Alun-Alun Indramayu tanggal 19-20 Juni kemaren dengan menyediakan paket sembako dengan harga sangat murah yakni hanya setengah harga dari harga yang berlaku di pasaran saat ini.
Ketua DWP Kabupaten Indramayu, Dra. Hj. Euis Gahrika Bahtiar mengatakan, untuk tahun ini pola yang dilakukan DWP berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini DWP menyarankan agar DWP dari unit SKPD bisa menyediakan salah satu jenis sembako dengan harga 50 persen atau setengah harga dari harga pokok saat ini.
Menurut Ny. Euis, sebanyak 6 SKPD menyediakan 200 bungkus beras dengan isi 2,5 kilogram yang dijual dengan harga hanya Rp. 12.500. Kemudian 6 SKPD menyediakan gula pasir sebanyak 200 bungkus dengan isi 1 kilogram. 5 SKPD menyediakan minyak goring 1 liter sebanyak 250 bungkus, 4 SKPD menyediakan telur ayam ½ kilogram sebanyak 200 bungkus.
Selanjutnya, 1 SKPD menyediakan telur bebek dan telur asin, 3 SKPD menyediakan sirup 200 botol, kemudian juga 2 SKPD menyediakan teh celup 180 pak yang berisi 2 lusin. 1 SKPD menjual bandeng presto dan tanpa duri serta kerupuk, 1 SKPD menyediakan aneka sayuran, bawang, dan cabai. Kemudian juga 1 SKPD menyediakan ayam broiler ½ kilogram sebanyak 200 bungkus, dan 2 SKPD menyediakan mie instan sebanyak 200 paket yang berisi 5 bungkus per paketnya.
“Alhamdulilah antusias masyarakat sangat tinggi untuk mendapatkan sembako murah ini, dan menjelang lebaran ini memang masyarakat membutuhkan pasar murah untuk memnuhi kebutuhannya” kata Euis.
Kegiatan pasar murah ini, lanjut Euis, mendapatkan dukungan dan support dari para istri PNS yang ada di Kabupaten Indramayu bahkan mereka bergiliran untuk menjaga stan dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
“Inginnya kami memberikan lebih kepada masyarakat yang kurang mampu, namun karena keterbatasan kami hanya bisa memberikan dengan jumlah yang terbatas. Namun kami berharap ini bisa membuat bahagia mereka yang lagi membutuhkan ditengah kenaikan harga-harga sembako saat ini,” tuturnya.
Sementara itu, Casti (50) warga Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu merasa bahagia karena telah mendapatkan bantuan dari DWP ini. Pasalnya, barang yang dibeli dengan setengah harga sangat membantu keluarganya karena mendapatkan paket sembako sesuai dengan yang diharapkan apalagi harganya jauh lebih murah. Namun sayang, waktu pasar murah ini hanya 2 hari bila dibandingkan tahun kemaren yang berjalan 3 hari.**(Haris) Unknown 15:58:00 NJW Magz Bandung Indonesia
DWP Kabupaten Indramayu Sediakan Sembako Murah
Posted by
RADIO SONG FM INDRAMAYU
Updated at:
15:58:00
Wakil Bupati Indramayu, H. Supendi seperti yang dirilis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu menjelaskan, tujuan diselenggarakannya kegiatan pasar murah ini adalah dalam upaya membantu masyarakat Indramayu yang tingkat daya belinya rendah, agar dapat memperoleh barang-barang kebutuhan pokok dengan harga dibawah harga pasar, khususnya dalam menghadapi bulan ramadhan dan idul fitri 1438 hijriyah.
“Pasar murah ini meskipun belum sepenuhnya menjawab keinginan masyarakat akan barang-barang murah, namun paling tidak Pemkab Indramayu bisa menyediakan barang dengan kualitas bagus dan harga yang rendah bagi masyarakat yang daya belinya rendah,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Indramayu, lanjut wabup, senantiasa berupaya memberikan perhatian dan dukungan yang besar untuk mensukeskan kegiatan pasar murah tersebut. Sebagimana diketahui, harga-harga pangan khususnya kebutuhan pokok masyarakat adalah salah satu indicator yang memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap pertumbuhan inflasi daerah.
“Pasar murah ini diharapkan dapat mengurangi lonjakan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang idul fitri sehingga berdampak terhadap rendahnya tingkat inflasi di Kabupaten Indramayu,” tegas Wabup.
Supendi mengajak kepada masyarakat Indramayu untuk menjadi konsumen yang cerdas dengan cara teliti sebelum membeli, membaca panduan cara penggunaan produk, perhatikan kartu garansi, perhatikan timbangan yang adil, laporan pengaduan kepada lembaga perlindungan konsumen atau badan penyelesain sengketa konsumen, perhatikan tanggal kadluarsa, membeli produk SNI, memperhatikan kualitas mutu, membeli produk dalam negeri, dan menegaskan kewajiban konsumen.
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perdagangan dan Industri Kabupaten Indramayu, Omarsyah, menjelaskan, peserta pasar murah tahun 2017 ini berjumlah 30 peserta yang dilaksanakan pada tanggal 19 - 20 Juni 2017.
Dalam pelaksanaan pasar murah yang digelar di Alun-Alun Indramayu tersebut, setiap 1 paket sembako dibanderol harga hanya Rp 45.000 dari harga yang seharusnya Rp 88.000 karena mendapatkan subsidi dari pemkab sebesar Rp 43.000 dengan isi beras 5 kg, gula 1 kg, minyak goreng 1 liter, dan mie instans 5 bungkus.
Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, M Abdul Majid Ikram mengatakan, pihaknya sangat mensuport berbagai program dan kegiatan yang dapat mendongkrak perekonomian di Kabupaten Indramayu terlebih saat ini menghadapi Idul Fitri sehingga masyarakat dapat mendapatkan barang kebutuhan pokonya dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan membeli ditempat lain. Pada kesempatan itu juga BI menyediakan tempat penukaran uang pecahan kecil baru bagi masyarakat yang membutuhkannya.
**(Haris) Unknown 21:38:00 NJW Magz Bandung Indonesia
Pemkab Bantu Masyarakat Gelar Pasar Murah
Posted by
RADIO SONG FM INDRAMAYU
Updated at:
21:38:00
Hal ini diungkapkan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja saat ditemui di Gedung KKP, kawasan Gambir, Jakarta, Jumat (16/6).
"Jadi pada waktu ada kejadian begini mereka ada persoalan kolektibilitasnya sebelumnya. Jadi ratingnya ada 1-5, kalau 1 tertib dan kalau 5 itu macet. Banyak di antara teman-teman (nelayan) itu ratingnya 3-4, jadi ratingnya sudah mendekati macet itu yang agak sulit," kata Sjarief.
Lantas, karena besarnya risiko kredit macet tersebut, bank menetapkan sejumlah syarat agar nelayan bisa mendapatkan akses kredit. Misalnya meminta jaminan atau agunan.
"Ya, akhirnya minta jaminan tambahan atau seperti sertifikat rumah atau tanah ditambahin," sebutnya.
Hal ini jelas memberatkan para nelayan di Indonesia. Apalagi bank juga sulit menerima agunan berupa kapal tangkap. Sjarief menyatakan ini adalah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh KKP. Tujuannya agar nelayan bisa mendapatkan kemudahan akses permodalan dari bank.
"Bukan resiko yang besar mereka itu bukan trauma tapi melihat masa lalu, karena nelayan kita itu enggak tertib dan dia ragu-ragu. Dan karena risikonya besar tadi akhirnya minta jaminan lebih besar. Kapal itu harusnya dihargai lebih 80 persen, ini dihargai hanya 40 persen sekali kredit. Ini kan dia harus nambahin jaminan sertifikat tanah," jelasnya.
Sumber : Kumparan.com Unknown 16:28:00 NJW Magz Bandung Indonesia
Bank Masih Berat Kasih Kredit ke Nelayan
Posted by
RADIO SONG FM INDRAMAYU
Updated at:
16:28:00
Selama berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun, orientasi pembangunan negeri ini selalu berpijak pada konsep daratan (kontinen). Cukup lama bangsa ini berpaling dari laut. "Orang darat" beramai-ramai menjadikan laut sebagai halaman belakang rumah. (Khudori dalam Opini bertajuk “Gus Dur dan Amnesia Kelautan”)
Sudah terlalu lama negara Indonesia sebagai negeri bahari memunggungi laut. Terlalu lama meninggalkan potensi kelautan dan perikanan Indonesia berujung pada kerugian negara yang besar. Praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia bedasarkan Pusat Data dan Informasi Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengakibatkan negara merugi sampai dengan 5,2 miliar dolar AS per tahun dikarenakan adanya penangkapan ikan secara ilegal.
Nilai itu tidak saja dihitung dari total ikan tangkapan, tetapi juga potensi pendapatan dari pajak dan kerusakan ekosistem akibat penangkapan ikan secara ilegal. Hal ini diperburuk dengan maraknya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, serta praktik-praktik transhipment atau alih muat di perairan Indonesia yang sesungguhnya praktik tersebut telah dilarang dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Di sisi lain, hingga hari ini Indonesia masih menghadapi tantangan besar lain seperti maraknya perbudakan serta pelanggaran administrasi perizinan perkapalan yang memperburuk kerugian negara.
Butuh upaya ekstra negara, untuk mengembalikan potensi kelautan dan perikanan untuk kemakmuraan rakyat Indonesia. Sektor perikanan dan kelautan selama ini tidak menjadi fokus perhatian pemerintah, sehingga banyak sekali permaasalahan yang mengendap pada sektor ini.
Belum juga termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor laut. Pembangunan sumberdaya manusia menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir yang selama ini menjadi masyarakat kelas dua. Kekayaan sektor laut Indonesia tidak menjamin masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor laut juga akan turut sejahtera, justru sebaliknya.
Dari 10.666 desa-desa pesisir di Indonesia yang menjadi ruang hidup masyarakat nelayan tradisional, pembudidaya ikan, petambak garam, perempuan nelayan, dan pelestari ekosistem pesisir merupakan wilayah yang rentan konflik agraria. Konflik agraria tersebut rata-rata disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang bersifat sektoral serta tidak komprehensif.
Mengembalikan kedaulatan perikanan dan kelautan RI menjadi salah satu agenda utama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Pengembalian kedaulatan Maritim Indonesia tidak sekedar menenggelamkan kapal asing yang melakukan pelaanggaran akan tetapi juga termasuk bagaimana memikirkan kelanjutan ekosistem dan sumberdaya laut benar-benar untuk jangka panjang.
Mengingat, penggunanan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan justru sangat merugikan ekosistem laut Indonesia. Tercatat, selama tahun 2016, Menteri Susi melakukan penenggelaman kapal sebanyak 115 kapal ilegal, yang sebagian besar berasal dari Vietnam. Menteri Susi juga memberlakukan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap dan revisi peraturan usaha perikanan tangkap.
Beberapa bulan terakhir, konflik pasca-penerbitan Permen KP No. 2 Tahun 2015 mengenai Pelarangan Alat Tangkap yang tidak ramah lingkungan, menarik perhatian khalayak ramai. Alat tangkap yang tidak ramah lingkungan memang, selama ini, kerap bebas dari jerat hukum petugas keamanan. Minimnya penegakan hukum terhadap pelaku pengguna alat tangkap yang tidak ramah lingkungan berpengaruh kepada sumber daya ikan yang menjadi deplesi atau berkurang drastis. Sisi positif dari penerbitan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan ialah bagaimana sumberdaya laut dan ekosistem dasar laut benar-benar terpulihkan dari kerusakan serta keberlanjutannya untuk jangka panjang.
Banyaknya penolakan dari kalangan nelayan di sekitar Pantai Utara Jawa, menjadi tersendatnya berlakunya Peraturan Menteri tersebut. Penolakan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti juga tidak hanya dari kalangan nelayan, melainkan juga politisi partai politik pada tahun terakhir dalam masa perpanjangan berlakunya regulasi tersebut.
Moratorium dari implementasi Permen KP No. 2 Tahun 2015 menjadi pekerjaan rumah besar bagi bangsa ini. Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat, setidaknya terjadi 40 kasus konflik horizontal antara nelayan akibat pro dan kontra.
Implementasi Permen KP No.2 Tahun 2015 juga terhambat pada solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah, khususnya pada penggantian alat tangkap kepada nelayan terdampak. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat terdapat ada kekeliruan dalam pendistribusian alat tangkap oleh Pemerintah yang merupakan bagian dari solusi dari Permen KP tersebut. Banyaknya distribusi alat tangkap yang tidak tepat sasaran, serta lambatnya penggantian alat tangkap oleh pemerintah, menjadikan banyaknya nelayan yang memilih untuk menjadi pekerja perikanan di kapal domestik maupun non domestik.
Terdapat sebagian nelayan yang terdampak menyatakan persetujuannya berlakunya regulasi tersebut, asalkan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah benar-benar terealisasi dengan baik supaya mereka dapat melaut kembali. Keberlanjutan ekosistem untuk masa depan menjadi tanggung jawab bersama semua kalangan, bukan hanya pemerintah, melainkan juga nelayan juga berperan penting dalam menjaganya.
Salah satu cara dalam praktik illegal fishing yakni praktik transhipment (olah muatan ditengah laut). Praktik tersebut menjadi modus para penjahat perikanan untuk menyelundupkan hasil tangkapannya. Larangan ini pun sebenarnya sudah dicantumkan pada pasal 41 (3) UU No. 45 Tahun 2009. “setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaraatkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk”.
Upaya untuk membenahi sektor perikanan dan kelauatan RI harus didukung oleh semua pihak. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah benar adanya untuk keberlanjutan yang jangka panjang. Walaupun pastinya banyak penolakan oleh sebagian kalangan masyarakat. Mengingat berbagai moratorium yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin esok hari masyarakat Indonesia dapat mengkonsumsi ikan serta mendapatkan kemanfaatan secara ekonomi dalam waktu yang lama.
Permasalahan penggunaan cantrang atau alat tangkap, seharusnya tidak dibawa ke ranah politik untuk kepentingan sementara dan kepentingan orang tertentu. Permasalahan alat tangkap ini menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk ribuan ABK kapal yang bergantung pada kapal-kapal di sepanjang Pantai Utara Jawa. Pada saat bersamaan, butuh kemauan negara untuk menyiapkan solusi komprehensif dan adil, salah satunya dengan memastikan bahwa setiap nelayan tradisional yang terdampak dari implementasi Permen KP No. 2 Tahun 2015 dapat tetap melaut dengan rasa aman.
Sudah terlalu lama kekayaan laut Indonesia hanya untuk segelintir orang, sudah waktunya kekayaan alam laut benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya dan masyarakat luas pada umunya. Laut yang sehat untuk mewujudkan negara yang sejahtera dan kuat.
*) Penulis adalah Legal Officer Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Sumber : Republika Unknown 16:26:00 NJW Magz Bandung Indonesia
Dok : Ilustrasi Sosialisasi Ansuransi Nelayan / balipost
NASIONAL - Pemenang tender pelaksana asuransi nelayan untuk tahun 2017 ini belum ditentukan. Namun untuk berjaga-jaga agar pengalaman tahun 2016 tidak terulang, Pemkab Tabanan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan gencar melakukan sosialisasi mengenai program asuransi nelayan.
Untuk 2017 ini, Pemkab Tabanan menargetkan 80 persen nelayan di di daerah lumbung pangan bisa tercover asuransi nelayan. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Tabanan, Made Subagia, Kamis (20/4) mengatakan sosialiasi yang diberikan berupa sosialisasi aturan Juklis terkait asuransi nelayan pada 2017.
Terkait program asuransi nelayan, menurut Subagia, pada 2016 lalu nelayan yang sudah memiliki kartu dan terdaftar adalah 427 orang. Tahun ini target yang disasar adalah 80 persen dari jumlah nelayan yang ada di Tabanan. Jumlah nelayan saat ini adalah 1.077 orang.
Mengenai target ini, Subagia optimis bisa tercapai karena sudah adanya sosialisasi di samping nelayan sudah melihat manfaat dari mengikuti asuransi ini. “Dulu selain permasalahan pemenuhan syarat karena belum banyaknya informasi juga adanya keengganan nelayan mengikuti asuransi. Tetapi karena sekarang sudah gencar informasinya dan nelayan sudah lihat manfaatnya, maka target ini optimis tercapai tahun 2017,” jelas Subagia.
Mengenai Juklis Asuransi Nelayan pada 2017 ini, menurut Subagia, tidak banyak perubahannya. Hanya ada ketentuan bagi nelayan yang sudah mendapat premi pada 2016 tidak boleh lagi menerima program yang sama di 2017.
Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tabanan, Ketut Arsana Yasa, mengatakan para nelayan Kabupaten Tabanan merespon positif dan berniat mendaftarkan sebagai peserta asuransi nelayan. Namun selain program asuransi pihaknya berharap agar pemerintah mau merevisi peraturan penangkapan lobster yang selama ini memberatkan para nelayan di Kabupaten Tabanan.
Nelayan yang sudah mengikuti program asuransi nelayan dari pemerintah pusat ini di tahun 2016 akan tertanggung selama satu tahun penuh. Namun setelahnya, jika ingin memperpanjang maka nelayan membayar premi secara mandiri.(red/balipost) Redaksi 14:13:00 NJW Magz Bandung Indonesia
Sosialisasi Asuransi Nelayan Gencar Dilakukan
Posted by
RADIO SONG FM INDRAMAYU
Updated at:
14:13:00
"Sejak Januari sampai sekarang, raskin belum ada," ujar seorang warga di Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Saryem, Kamis (2/2). Saryem mengatakan, meski jumlahnya sedikit, namun raskin sangat meringankan bebannya dalam memenuhi kebutuhan makan anggota keluarganya. Dia berharap, raskin bisa secepatnya cair.
Salah seorang ketua RT di Kelurahan Margadadi, Ratna, mengaku tidak mengetahui mengapa raskin hingga kini tak kunjung turun. Warganya pun sering datang kepadanya untuk menanyakan kapan raskin akan datang. "Tapi dari kelurahannya (raskin) belum turun, ya mau gimana lagi. Saya juga tidak tahu penyebabnya," kata Ratna.
Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, Edy Santoso, saat dikonfirmasi, membenarkan belum turunnya raskin. Dia menyatakan, kondisi tersebut juga terjadi di daerah lainnya di Indonesia. "Jadi bukan hanya di Indramayu saja," terang Edy.
Edy menjelaskan, kondisi itu terjadi akibat adanya data keluarga penerima manfaat pada tahun ini yang rencananya akan mengalami perubahan dibandingkan tahun lalu. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai jumlah keluarga penerima manfaat tersebut.
Pada 2016 lalu, jumlah penerima raskin di Kabupaten Indramayu mencapai sebanyak 174.002 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM). Setiap RTSPM berhak menerima alokasi raskin sebanyak 15 kg. "Kami pun saat ini sedang menunggu kepastiannya. Sampai sekarang juga belum ada rapat dari provinsi mengenai hal ini," tutur Edy.
Tak hanya mengenai perubahan jumlah penerima manfaat, lanjut Edy, tak kunjung turunnya raskin juga disebabkan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) pada awal Januari 2017. Perubahan itu menyebabkan kewenangan raskin yang semula ada di Bagian Perekonomian Pemda Indramayu, kini dialihkan ke Dinas Sosial setemapat.
Edy mengakui, pelimpahan kewenangan mengenai raskin memang telah dilakukan. Namun, hingga saat ini belum ada juklak maupun juknis yang diterimanya terkait masalah tersebut.
Terpisah, Kepala Bulog Sub Divre Indramayu, Asep Buhori, menyatakan, pihaknya memiliki stok yang berlimpah untuk kebutuhan penyaluran raskin di Kabupaten Indramayu. Adapun alokasi raskin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Indramayu mencapai 2.610 ton per bulan. "Pencapaian produksi beras di Indramayu surplus," tandas Asep.**(Republika) Anonymous 17:53:00 NJW Magz Bandung Indonesia
Warga Indramayu Keluhkan Raskin tak Kunjung Cair
Posted by
RADIO SONG FM INDRAMAYU
Updated at:
17:53:00
INDRAMAYU - Distributor pupuk di Kabupaten Indramayu memastikan stok pupuk aman untuk musim tanam tahun ini. Stok yang tersedia saat ini rata-rata mencapai hingga 100 ton per jenis pupuk. Untuk itu para petani diimbau tak perlu khawatir akan langkanya pupuk di pasaran.
Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu distributor pupuk berskala besar di Kabupaten Indramayu. Direktur PT Mega Utama Sakti Dwi Hapsari mengatakan, saat ini ketersediaan stok pupuk bagi para petani mencukupi.
Adapun kata dia stok pupuk seperti SP 36, Ponska, ZA, urea dan organik dijamin aman. "Rata-rata ada 100 ton," ujar Dwi saat ditemui di kantornya, Jalan Raya Lohbener, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Selasa 10 Januari 2017.
Ia menambahkan, stok yang dimiliki saat ini akan disalurkan di 11 kecamatan di Kabupaten Indramayu di antaranya Terisi, Cikedung, dan Tukdana. Wilayah-wilayah tersebut berada di bawah naungan distributornya.
Lebih lanjut kecamatan tersebut kini tengah memasuki musim tanam yang butuh banyak pemupukan. Saat ini stok pupuk yang ada tinggal didistribusikan saja ke kios-kios pupuk di 11 kecamatan tersebut. "Normal sudah siap disuplai ke petani-petani," ujar dia.
Sejauh ini tidak ada permasalahan berarti terkait distribusi pupuk. Untuk itu para petani Indramayu diimbau tak perlu khawatir dan cemas menghadapi musim tanam kali ini mengingat melimpahnya persediaan pupuk di Indramayu. Terlebih saat ini tidak semua wilayah di Indramayu memasuki musim tanam. "Sebagian sudah panen dan sebagian lagi baru musim tanam," ujarnya.
Berkenaan dengan sulitnya petani memperoleh pupuk kata dia, hal tersebut disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Salah satunya para petani kerap menyetok pupuk untuk musim tanam mendatang. Hal itu biasa terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Indramayu.
Ia menjelaskan, pupuk akan langka jika terjadi suatu kejadian besar yang tak diperkirakan. Misalnya saja pada tahun 2014 pasokan pupuk sempat tersendat karena rusaknya Jembatan Comal. Jika tidak ada suatu kejadian besar maka dipastikan stok pupuk aman bagi para petani.
Sebelumnya diberitakan, petani di Kabupaten Indramayu kesulitan memperoleh pupuk SP 36. Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu Sutatang mengatakan, hal tersebut membuat para petani kebingungan. Petani kata dia, mengeluhkan langkanya ketersediaan pupuk SP 36 di pasaran meskipun tidak sepenuhnya menghilang.
Oleh sebab itu, petani pun harus menebus pupuk dengan harga yang sedikit mahal. Ia menambahkan, pupuk merupakan hal yang sangat penting bagi tanaman. Tanpa cukupnya pasokan pupuk maka tanaman akan kekurangan nutrisi sehingga mengancam turunnya hasil produksi padi di Indramayu.***(PR/red) Redaksi 00:41:00 NJW Magz Bandung Indonesia
Adapun kata dia stok pupuk seperti SP 36, Ponska, ZA, urea dan organik dijamin aman. "Rata-rata ada 100 ton," ujar Dwi saat ditemui di kantornya, Jalan Raya Lohbener, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Selasa 10 Januari 2017.
Ia menambahkan, stok yang dimiliki saat ini akan disalurkan di 11 kecamatan di Kabupaten Indramayu di antaranya Terisi, Cikedung, dan Tukdana. Wilayah-wilayah tersebut berada di bawah naungan distributornya.
Lebih lanjut kecamatan tersebut kini tengah memasuki musim tanam yang butuh banyak pemupukan. Saat ini stok pupuk yang ada tinggal didistribusikan saja ke kios-kios pupuk di 11 kecamatan tersebut. "Normal sudah siap disuplai ke petani-petani," ujar dia.
Sejauh ini tidak ada permasalahan berarti terkait distribusi pupuk. Untuk itu para petani Indramayu diimbau tak perlu khawatir dan cemas menghadapi musim tanam kali ini mengingat melimpahnya persediaan pupuk di Indramayu. Terlebih saat ini tidak semua wilayah di Indramayu memasuki musim tanam. "Sebagian sudah panen dan sebagian lagi baru musim tanam," ujarnya.
Berkenaan dengan sulitnya petani memperoleh pupuk kata dia, hal tersebut disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Salah satunya para petani kerap menyetok pupuk untuk musim tanam mendatang. Hal itu biasa terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Indramayu.
Ia menjelaskan, pupuk akan langka jika terjadi suatu kejadian besar yang tak diperkirakan. Misalnya saja pada tahun 2014 pasokan pupuk sempat tersendat karena rusaknya Jembatan Comal. Jika tidak ada suatu kejadian besar maka dipastikan stok pupuk aman bagi para petani.
Sebelumnya diberitakan, petani di Kabupaten Indramayu kesulitan memperoleh pupuk SP 36. Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu Sutatang mengatakan, hal tersebut membuat para petani kebingungan. Petani kata dia, mengeluhkan langkanya ketersediaan pupuk SP 36 di pasaran meskipun tidak sepenuhnya menghilang.
Oleh sebab itu, petani pun harus menebus pupuk dengan harga yang sedikit mahal. Ia menambahkan, pupuk merupakan hal yang sangat penting bagi tanaman. Tanpa cukupnya pasokan pupuk maka tanaman akan kekurangan nutrisi sehingga mengancam turunnya hasil produksi padi di Indramayu.***(PR/red) Redaksi 00:41:00 NJW Magz Bandung Indonesia
Distributor Pastikan Stok Pupuk Aman
Posted by
RADIO SONG FM INDRAMAYU
Updated at:
00:41:00
NASIONAL - Gorontalo masih menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar di Indonesia. Peningkatan potensi bidang perikanan dan kelautan tentunya tidak terlepas dari peran nelayan yang tersebar di seluruh daerah pesisir.Untuk menunjang kinerja dan mengurangi resiko pekerjaan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo pun memberikan asuransi kepada para nelayan. Bahkan, pada tahun pertama Pemprov Gorontalo memberikan asuransi secara gratis.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Gorontalo Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan, asuransi yang diberikan adalah upaya untuk menyejahterakan para nelayan.
Semua yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016, tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Di penghujung tahun 2016, Pemprov Gorontalo memberikan asuransi gratis kepada 2.655 orang nelayan.
"Program ini sangat membantu para nelayan. Maksud dari UU Nomor 7 tahun 2016 ini, untuk memberikan jaminan perlindungan atas resiko yang dialami nelayan, serta memberikan kesadaran nelayan dalam berasuransi," kata Zudan Arif, Sabtu (24/12).
Potensi perikanan dan kelautan Gorontalo sendiri hingga kini mencapai 95.991 ton dari hasil Perikanan Laut dengan 8.413 rumah-tangga perikanan. Luas areal Rumput Laut sekitar 14.250 ha dengan produksi 99.454,4 ton.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Gorontalo, Sutrisno, menuturkan, Untuk memperoleh asuransi, cukup hanya dengan memiliki kartu nelayan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan usia maksimal 65 Tahun.
Dijelaskan, resiko yang dijamin oleh asuransi yaitu kematian akibat kecelakaan di laut, mendapatkan santunan sebesar Rp200 juta.
"Jika kematian kecelakaan di darat Rp160 juta rupiah. Begitu juga akan ditanggung untuk cacat tetap dan biaya pengobatannya," kata Sutrisno.
Berita Satu Redaksi 22:25:00 NJW Magz Bandung Indonesia
Pemprov Gorontalo Lindungi Nelayan dengan Asuransi
Posted by
RADIO SONG FM INDRAMAYU
Updated at:
22:25:00
NASIONAL – Harga ikan laut yang melambung tinggi menyusul minimnya tangkapan nelayan karena cuaca buruk tidak menyurutkan warga Bali untuk berbelanja ikan.seperti di Pasar ikan di Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Pembelian justru meningkat karena warga ingin merayaan perayaan Natal dengan mengolah makanan laut.
Atek Priyono (56), pedagang di pasar ikan Kedonganan menjelaskan, kenaikan harga ikan sudah terjadi sejak sepuluh hari yang lalu. Cuaca ekstrim membuat banyak nelayan tidak melaut sehingga pasokan ikan, udang dan kepiting menjadi berkurang. Pasokan ikan yang minim dan permintaan yang banyak membuat harga ikan merangkak naik.
"Bukan karena mau Natal dan Tahun baru harga ikan itu naik, tapi karena cuaca yang extrim, hingga membuat para nelayan jarang melaut, dan stok ikan pun juga sedikit," ucap Priyono, yang sudah 20 tahun menjadi pedagang di pasar ikan Kedonganan ini, Sabtu (24/12/2016).
Priyono menjelaskan, kenaikan harga mulai Rp 5 ribu hingga Rp20 ribu per kilogramnya.
Seperti ikan Tuna dari Rp 25 ribu naik menjadi Rp 30 ribu per kilogramnya, atau udang dari Rp60 ribu menjadi Rp70 ribu per kilogram. Kenaikan tinggi tercatat pada jenis ikan Jangki dan Kakap putih, dari Rp50 ribu naik menjadi Rp 70 ribu.
"Bahkan ikan Kakap merah naik Rp 20 ribu, dari Rp 70 ribu naik menjadi Rp 90 ribu," kata Priyono.
Sementara Khusup (48), nelayan asal Kendari Sulawesi Tenggara yang sudah menetap di Kedonganan ini mengatakan, gelombang tinggi dan angin kencang membuat nelayan enggan untuk melaut. Kondisi ini membuat nelayan kehilangan penghasilan.
"Akibat angin kencang ini para nelayan juga merugi banyak, dalam satu hari kami bisa mendapat penghasilan Rp 1 juta. tapi sudah 15 hari kami tidak melaut karena cuaca yang tak bisa diprediksi," ucapnya
Khusup menjelaskan, ada ratusan nelayan yang tidak melaut, mulai dari Desa Kelan, Kedonganan dan Jimbaran yang berada dalam satu garis pantai.
"Sementara waktu para nelayan yang tidak bisa melaut, untuk nyambung hidup, banyak yang kerja di proyek-proyek bangunan, karena harus bayar kamar kosan dan buat makan anak istri." tuturnya dengan wajah murung.
TIMESINDONESIA
Redaksi 22:15:00 NJW Magz Bandung Indonesia
Akibat Nelayan Libur Melaut, Harga Ikan Melambung Tinggi
RADIO SONG FM INDRAMAYU
Updated at:
22:15:00
GUMIWANG KOMUNIKA INDRAMAYU
