Langkah tersebut, kata Effendy, memerlukan pemerintahan yang kuat dan produktif. Karena, hampir semua masalah sektoral tidak dapat diselesaikan hanya oleh sektor itu sendiri maka sektor-sektor strategis energi dan pangan yang masih sangat tergantung impor sebaiknya ditangani langsung oleh Presiden.
“Sebagai bagian dari revolusi mental, pemerintahan baru dapat juga mengambil inisiatif membuka dialog agar indonesia mempunyai sistem politik bernegara yang lebih menjamin kepentingan publik yang selalu didahulukan dari kepentingan lainnya,” ujarnya.
Solusi pertama adalah menaikkan harga BBM pertamax sebesar 50-100 persen untuk kendaraan pribadi roda empat. Perkiraan tambahan devisa sekitar Rp200 triliun akan memadai untuk menutup defisit APBN.
“Terapkan semua alternatif metode kontrol dan pengawasan TNI POLRI 24 jam di tiap SPBU, darat, dan laut. Aparat dirotasi tiap hari antar-SPBU atau lokasi rawan. BBM subsidi hanya untuk transportasi publik, nelayan, petani, dan kendaraan roda dua. Hindari kenaikan harga BBM sebelum pemerintah secara konkret bekerja keras melakukan efesiensi segala bidang dan mengubah sistem penyebab korupsi,” ujar Effendy.
Solusi kedua, menghentikan produksi kendaraan BBM, termasuk mobil murah BBM untuk pasar domestik. Kendaraan BBM dialihkan ke pasar global.
“Konversi industri kendaraan BBM menjadi kendaraan BBG segera, dengan masa transisi satu sampai tiga tahun. Negara menyediakan secara gratis alat konversi (converter kit) mobil BBM menjadi mobil BBG untuk mobil lama dan untuk mobil baru langsung disediakan oleh industri mobil, dimulai dari semua kendaraan milik negara. SPBG dibangun sebanyak-banyaknya di tiap kota,” tuturnya.
Selanjutnya, menghentikan pembangunan jalan tol seluruh Indonesia dan mengalihkan anggarannya untuk membangun transportasi massal secara besar-besaran.
Keempat, mengalihkan semua kendaraan BBM menjadi kendaraan listrik dan BBG. Selain itu, menggratiskan jutaan sepeda kepada rakyat, seperti dilakukan Tiongkok, serta menyediakan infrastrukturnya.
“Impor kendaraan listrik dibuka seluas-luasnya tanpa dikenakan pajak. Wajibkan, bukan lagi imbauan, penggunaan alat listrik hemat energi pada AC, kompor, lampu LED, dan lainnya. Bangunan pemerintah dibuat tinggi agar tanpa AC seperti bangunan eks-Belanda). Bangunan perkantoran bertingkat atau sky building, memakai energi matahari bebas BBM atau green building,” ucap Effendy., JMOL **
loading...
»Share or Like News:
Darurat Energi, Aspermigas Sampaikan Sepuluh Tawaran Solusi
